Apakah Lembaga Pengumpul Royalti Dibenarkan Secara Hukum?

Apakah Lembaga Pengumpul Royalti Dibenarkan Secara Hukum?

Saat ini ada lembaga yang mengumpulkan royalti atas dasar pengumuman hak cipta musik. Apakah hal ini dibenarkan? Padahal kita sudah membeli kaset/CD asli, dan jika kita perdengarkan kita harus bayar lagi? Bukannya sudah termasuk dari harga CD/kaset tersebut? Padahal saya tidak menggandakannya dan menjualnya lagi. Mohon penjelasan mengenai hal ini, terima kasih.

Jawaban :

Seperti diketahui, royalti secara sederhana dapat diartikan sebagai  kompensasi yang diterima pemegang hak cipta atas pemberian lisensi untuk menggunakan sebuah ciptaan, termasuk karya cipta lagu, oleh penerima lisensi (lihat Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Mengenai lembaga pengumpul royalti dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemegang hak cipta atas suatu karya cipta tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta musiknya telah diperdengarkan di tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu, untuk memudahkan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai, maka si pencipta/pemegang hak cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam praktiknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.  Di Indonesia, beberapa lembaga manajemen kolektif pengumpul royalti di antaranya  adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Performers Rights Society of Indonesia (PRISINDO). Lebih jauh simak artikel Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?

Jadi, memang adanya suatu lembaga yang memungut royalti atas pengumuman suatu karya cipta bisa dibenarkan, sepanjang lembaga tersebut telah mendapat kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta musik tersebut.

Pada dasarnya, penggunaan (dengan memperdengarkan) suatu karya cipta yang telah dibeli (misalnya, kaset atau compact disc/CD) sepanjang tidak untuk diperdengarkan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan materi/komersial adalah diperbolehkan. Namun, apabila terhadap karya cipta tersebut (dalam hal ini musik) dipergunakan (diumumkan atau diperbanyak) untuk kepentingan komersial, maka ada kewajiban untuk membayar royalti. Misalnya, menjadikan musik itu sebagai bagian dari pertunjukan yang memungut biaya dari penontonnya, maka terhadap penggunaan karya cipta tersebut dapat dikenakan kewajiban pembayaran royalti.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl594/apakah-lembaga-pengumpul-royalti-dibenarkan-secara-hukum

Once Dewa Dukung Hak Musisi Lewat Prisindo

Once Dewa Dukung Hak Musisi Lewat Prisindo

Kamis, 04 Maret 2010 09:08

Kapanlagi.com - Minimnya lembaga yang memperjuangkan hak para musisi, membuat vokalis Dewa 19, Elfonda Mekel atau Once Dewa memberi apresiasi atas keberadaan Prisindo (Performers' Rights Society Of Indonesia). Prisindo sendiri adalah organisasi non pemerintah yang konsentrasi menaungi hak-hak para musisi dan penyanyi Indonesia.

"Saya kira ini satu langkah maju di dunia musik di mana ada organisasi yang berniat memperjuangkan royalti untuk para musisi, melihat banyak sekali musisi susah ketika tua dan saya pribadi mendukung," ungkap Once saat ditemui di Hotel Century, Jakarta Selatan, dalam seminar bertema The Protection and Administration Of Music Performers Rights in Indonesia, Rabu (3/03/2010).
[Info untuk Anda: "Semua berita KapanLagi.com bisa dibuka di ponsel. Pastikan layanan GPRS atau 3G Anda sudah aktif, lalu buka mobile internet browser Anda, masukkan alamat: m.kapanlagi.com"]
Namun Once sendiri masih menyimpan rasa pesimis soal lembaga yang berhak melakukan penarikan royalti (collecting society), pasalnya belum ada dasar hukum yang pasti, serta mekanisme kerjanya yang juga belum terstruktur.
"Sampai saat ini ada berbagai pendapat mengenai collecting society ini, ada yang sinis dan setuju kita harus hargai keduanya, yang membuat pesimis soal collecting society ini adalah dasar hukumnya apa? Mekanisme peng-collect-nya dan penyalurannya bagaimana," ucap Once dengan nada bertanya.
Pemilik single Aku Mau ini juga menilai publik belum banyak mengetahui keberadaan lembaga ini, sekaligus program yang akan dilakukan ke depan. "Publik sendiri belum terlalu terinformasikan mengenai kinerja Prisindo ini," pungkasnya.    (kpl/gum/dar)

https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/once-dewa-dukung-hak-musisi-lewat-prisindo.html

Foto Seminar tgl. 2 - 3 Maret 2010 di Jakarta, koordinator Federation of International Musicians (FIM) yang bekerja sama dengan PRISINDO, serta didukung oleh Performers' Rights CMO dari Belanda (NORMA; SENA) dan dari Malaysia (PRISM).

DOKUMENTASI SEMINAR HAK PELAKU PERTUNJUKAN

Foto Seminar tgl. 2 - 3 Maret 2010 di Jakarta, koordinator Federation of International Musicians (FIM) yang bekerja sama dengan PRISINDO, serta didukung oleh Performers' Rights CMO dari Belanda (NORMA; SENA) dan dari Malaysia (PRISM).

Tema Seminar tgl. 2 Maret 2010: 

“The Protection and Administration of Performers’ Rights”.; Tema Seminar tgl. 3 Maret 2010: “What Music Performers Should Know About Their Rights”

KOES HENDRATMO (Ketua 1 PRISINDO); Ir. Arry Ardanta Sigit, M. Sc. (Direktur Hak Cipta); Koert Ligtermoet (Chairman of SENA); WISSO WISSING (managing director NORMA); DANIEL SAHULEKA (music performer dari Belanda); KRIS BIANTORO (Ketua Umum PRISINDO); Dr. Andy Noorsaman Sommeng (Dirjen HKI); Benoit Machuel (Sekjen FIM); DJANUAR ISHAK (SekJen PRISINDO); ONG PENG CHU (managing director PRISM); CANDRA DARUSMAN (Copyright Consultant WIPO); DIDIEK SSS (Ketua 2 PRISINDO); TAMAM HOESEIN (Pengawas PRISINDO); AGUS EDWARD RANTUNG (Bendahara PRISINDO); JOHNNY MAUKAR (Bidang Hukum PRISINDO)

KEANGGOTAAN PRISINDO

KEANGGOTAAN PRISINDO

Berdasarkan Anggaran Dasar LEMBAGA HAK PELAKU PERTUNJUKAN INDONESIA

(PERFORMERS’ RIGHTS SOCIETY OF INDONESIA)

NOTARIS R. JOHANES SARWONO, S.H. NOMOR 92, TANGGAL 31 JULI 2009

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DEPKUMHAM NOMOR AHU-86.AH01.06.Tahun 2010

PASAL 8  KEANGGOTAAN

Anggota Perkumpulan terdiri dari individu dan terbagi atas:

·          Anggota Penuh

·          Anggota Peserta

PASAL 9  KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA

·          Setiap individu berwarganegara Indonesia yang dapat membuktikan dirinya adalah pelaku (pertunjukan) dalam karya rekaman suara yang telah diedarkan untuk masyarakat dan telah menanda-tangani Perjanjian Pengelolaan Hak Pelaku dengan Perkumpulan, serta telah mendapat rekomentasi dari Dewan Anggota, dapat diterima oleh Pengurus sebagai ANGGOTA PENUH dari Perkumpulan.

·          Setiap individu berwarganegara Indonesia yang dapat membuktikan dirinya adalah ahliwaris dari pelaku (pertunjukan) dalam karya rekaman suara yang telah diedarkan untuk masyarakat dan telah menanda-tangani Perjanjian Pengelolaan Hak Pelaku dengan Perkumpulan, serta telah mendapat rekomendasi dari Dewan Anggota, dapat diterima oleh Pengurus sebagai ANGGOTA PESERTA dari Perkumpulan.

PASAL 10.  DISKUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA

Setiap individu yang tergolong sebagai salah satu yang disebutkan dibawah ini tidak dapat diterima sebagai anggota Perkumpulan, yaitu:

1.      Bukan warganegara Indonesia;

2.      Cacat mental;

3.      Ditaruh dibawah pengampunan (curatele);

4.      Badan hukum;

5.      Staf pekerja dari Badan Pelaksana Harian Perkumpulan.

PASAL 11.  TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

1.      Setiap penyanyi dan pemusik yang berminat menjadi anggota Perkumpulan dapat mengisi Formulir Permohonan menjadi Anggota Perkumpulan dan menyampaikan permohonan tersebut kepada Badan Pengurus dengan disertai keterangan dan dokumen serta bukti sebagai pelaku (pertunjukan) dalam rekaman suara sebagaimana diatur dalam Tata Cara dan Syarat Penerimaan Anggota Perkumpulan.

2.      Untuk memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, Perkumpulan tidak memungut biaya dari calon anggota, kecuali biaya meterai secukupnya.

PASAL 12 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1.      Setiap anggota penuh berhak mengakses pembukuan keuangan Perkumpulan setelah menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuannya secara tertulis kepada Perkumpulan.

2.      Anggota Penuh berhak menghadiri Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan maupun Rapat Umum Anggota (RUA) Luar Biasa.

3.      Setiap Anggota Penuh memiliki hak suara dalam pemilihan anggota Dewan Anggota.

4.      Anggota Penuh berhak dipilih menjadi anggota Dewan Anggota Perkumpulan;

KEWAJIBAN ANGGOTA

5.      Para Anggota Perkumpulan berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pengurus maupun oleh Dewan Anggota serta Rapat Umum Anggota (RUA).

6.      Demi mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan, setiap anggota berkewajiban untuk menghadiri Rapat Umum Anggota (RUA) dan menggunakan hak suaranya dan hak lainnya.

TANTANGAN dan PILIHAN KEBIJAKAN SISTEM PELISENSIAN SATU PINTU

“TANTANGAN dan PILIHAN KEBIJAKAN SISTEM 

PELISENSIAN SATU PINTU”

SEMINAR PEMANTAPAN SISTEM HKI

MELALUI PEMBERDAYAAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

HAK EKONOMI PENCIPTA:

TOPIK:

“TANTANGAN dan PILIHAN KEBIJAKAN SISTEM PELISENSIAN SATU PINTU”

Oleh: DJANUAR ISHAK

PERFORMERS’ RIGHTS SOCIETY OF INDONESIA (PRISINDO)

JAKARTA, 15 Juni 2011.

PENDAHULUAN

Rancangan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 63 s/d Pasal 67 RUUHC untuk melaksanakan Sistem Pelisensian Satu-Pintu berkaitan dengan Hak cipta lagu dan Hak Terkait adalah pilihan yang paling tepat.

Tepatnya karena sistem tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan dan bahkan mempermudah para pengguna dalam mendapatkan (1) lisensi penggunaan hak cipta lagu dan/atau (2) lisensi penggunaan rekaman musik  untuk tujuan: (a) penyiaran, (b) pertunjukan, (c) transmisi maupun (d) penyewaan (rental).

Namun, sebagai sistem yang akan diterapkan pertama kali di Indonesia, banyak hal baru yang perlu diantisipasi, dicermati dan dipahami bersama, khususnya yang menyangkut berbagai hal seperti berikut:—

PERIHAL STAKEHOLDERS DALAM LMK SATU PINTU (DI BIDANG MUSIK)

·         Asosiasi/Lembaga yang mewakili pencipta lagu/lirikus/aransir;

·         Asosiasi/Lembaga yang mewakili publiser;

·         Asosiasi/Lembaga yang mewakili pelaku pertunjukan musik (penyanyi dan musisi);

·         Asosiasi/Lembaga yang mewakili produser rekaman.

PERIHAL SIAPA PRODUSER REKAMAN YANG SEBENARNYA

Hingga kini masih berkembang pemahaman yang keliru dalam kalangan musik di Indonesia tentang siapa sesungguhnya produser rekaman. 

Contoh kekeliruan: a) produser adalah cukong ; b) pemilik master adalah produser rekaman.

Akibatnya adalah bahwa ada  pihak yg bukan produser merasa dirinya memiliki hak remunerasi sebagai produser; sedangkan produser yg sebenarnya tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak remunerasi.

Oleh sebab itu marilah kita bangun pemahaman yg benar agar implementasi Hak Terkait sebagaimana  termaktub dalam RUUHC bisa dilaksanakan secara efektif. 

DEFINISI PRODUSER REKAMAN:

(a) Menurut WPPT (1996):  "Producer of phonogram" means the person, or the legal entity, who or which takes the initiative and has the responsibility for the first fixation of the sounds of a performance or other sounds, or the representation of sounds.

(b) Menurut UUHC no. 12 th 1997: Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki  prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi dari suatu pertunjukan atau suara atau bunyi lainnya.

(c) Menurut UUHC no.19 th 2002 (sama dgn defininisi produser pada RUUHC 2011):  Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lain.

PERIHAL LINGKUP PENGELOLAAN LISENSI

·         Aktivitas pelisensian yang dilakukan oleh LMK satu-pintu meliputi hal-hal sebagai berikut:—

1)     Pelisensian pada pemancar radio;

2)     Pelisensian pada pemancar televisi;

3)     Pelisensian pada bioskop, teater;

4)     Pelisensian pada General User: hotel, mall, restaurant, café, discotek, karaoke dan lain-lain;

5)     Pelisensian untuk rekaman musik dengan format digital, ringtone, ringbacktone, dan lain-lain;

·         Aktivitas pelisensian kepada produser atau production house ataupun lainnya untuk tujuan rekaman, izin sinkronisasi, termasuk reproduksi dan distribusi rekaman dalam bentuk produk fisik (mechanical license) masing-masing dikelola langsung oleh pencipta, publiser, penyanyi dan/atau musisi.

PERIHAL DATABASE

Satu hal yang sangat penting dan perlu dibangun adalah (1) database untuk identifikasi ciptaan lagu serta pihak-pihak terkait dengan itu, serta (2) database untuk identifikasi rekaman suara serta pihak-pihak terkait dengan itu. 

Sementara ini, telah dibangun database oleh berbagai pihak untuk keperluan masing-masing yaitu:

·         IPI (pengganti sistem CAE) — Cisac

·         ISWC: International Standard Musical Works Code

·         ISRC: International Standard for Recording Code (IFPI)

·         MISS-ASIA (Cisac Asia regional)

·         ASIA-COS   (WIPO)

Bagaimana caranya bisa memiliki software and pengetahuan menggunakannya masih perlu ditelusuri.

Tanpa database yang lengkap dan akurat akan menimbulkan kesulitan dalam mendistribusi royalti kepada para anggota asosiasi/lembaga masing-masing.

PERIHAL PENENTUAN TARIFF ROYALTI

Diperlukan adanya ketentuan tentang tariff Royalti yang komprehensif untuk penggunaan hak cipta maupun hak terkait.

PERIHAL PERATURAN DISTRIBUSI ROYALTI

Diperlukan adanya peraturan Distribusi Royalti yang transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

PERIHAL BADAN HUKUM BAGI LMK SATU-PINTU

Diperlukan adanya advis dari pihak DJHKI tentang apa bentuk badan hukum untuk LMK Satu-Pintu.

Tak kurang penting adalah proses dari pembuatan akta pendirian hingga proses legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Jakarta, 14 Juni, 2011

Djanuar Ishak 

---

[1] Judul topik diubah dari yang diberikan Penyelenggara “…Sistem Penagihan Royalti Satu Pintu” 

NEW PERFORMERS COLLECTING SOCIETY, PRlSlNDO RECEIVES INTERNATIONAL SUPPORT | Collecting Society

PRESS RELEASE
NEW PERFORMERS COLLECTING SOCIETY, PRlSlNDO RECEIVES INTERNATIONAL SUPPORT

Jakarta, March 3*, 2010

Abstract - In a 2-day seminar held on March 2-3, 2010 speakers from the International Federation of Musicians (FIM), NORMA and SENA (Dutch collecting societies managing performers' rights), PRISM (the Malaysian collecting society for performers) and the World lntellectual Property Organisation (WIPO) addressed the lndonesian musicians' community, on an initiative of PRISINDO, the new born lndonesian collecting society for music performers.

lndonesia is reaching a turning point in its copyright history. In 2010, the lndonesian Copyright Act will be updated in order to implement the provisions of the WPPT, an international treaty ratified by lndonesia in 2005. This will make the protection of music performers and phonogram producers in line with international standards and allow the music sector to be fairly rewarded for its contribution to cultural life and diversity.

The collecting society PRlSlNDO has been established by music performers as a non profit organisation, which will collect and distrbute moneys resulting from the exploitation of their recorded performances. Its revenues will mainly come from the right of public performance - broadcast or otherwise communicated to the public, and should such provision be introduced, a private copying compensation scheme.

Daniel Sahuleka (Dutch performer): "In the Netherlands, I get paid when my recordings are being played. Here in Indonesia. although the same recordings are very successful, I am not able to derive any revenue from their exploitation. Under the new legislation to come, PRlSlNDO will be able to collect money on my behalf." Once (Indonesian performer): "The creation of PRlSlNDO is a major step forward for the music performers' community."

Wisso Wissing ( NORMA Managing Director): "Once fully operational, PRlSlNDO can change the musicians' life. lntellecfual property rights are essential to performers, for which they can represent a significant source of income."

Koert Ligtermoet (Chairman of SENA Performers Division): "Since its creation in 1993, SENA has rapidly grown into a well established collecting society, which now distributes 30 Million euros yearly to approximately 15 000 performers. A high potential also exists in lndonesia, where PRlSlNDO could play a similar role for lndonesian performers. "

Ong Peng Chu (PRISM Managing Director): "Every day, recorded music is used commercially by thousands of businesses without any compensation for lndonesian performers. The new Copyright Act will change this situation by providing performers with adequate rights. "

Candra Darusman (Deputy Director, Singapore WIPO Office): "The WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) is an instrument for modern times, which provides a set of tools that take account of the digital environment  The music sector in lndonesia will certainly benefit from its transposition into national legislation."

Benoit Machuel (FIM General Secretary): "lndonesian performers deserve, as much as performers in other
countries, a fair recognition of their talent and of their contribution to cultural life. As a key link in the creative chain, PRlSlNDO needs the support of the whole musicians' community, so as to start operating on its behalf as soon as possible."

Djanuar lshak (PRISINDO Secretary): "PRISINDO is working for performers and with performers as a democratic body.  Any musician in this country can become a member and have a say. This will ensure that performers' rights are managed in full transparency."

Contacts:
PRISINDO, Djanuar lshak - mobile: +62 818 419 469;  Email: prisindo@gmail.com

PRISINDO - Performers’ Rights Society of Indonesia

PRISINDO - Performers’ Rights Society of Indonesia

PRISINDO is a non-profit institution which was established in 2010 by local musicians to administer members’ performing rights and remuneration rights for the use of sound recordings.PRISINDO's revenues will mainly come from the right of public performance - broadcast or otherwise communicated to the public.


Contact Details
Telephone: +62 21 5695-8518
(Mobile) +62 88 1841-9469
Email: prisindo@gmail.com
Address: Graha Kris Biantoro Jalan Bromo Block K no. 8, Cibubur, Cikeas Jakarta Timur

Notes: Information for PRISINDO was contributed by the CMO through WIPO